Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 BAB I Pasal 1 ||| Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit. 2. Kantor Regional BKN yang selanjutnya disebut Kanreg BKN adalah instansi pada BKN yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BKN di daerah. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 BAB II Pasal 2 ||| (1) Kanreg BKN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKN. (2) Kanreg BKN dipimpin oleh seorang Kepala. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 BAB II Pasal 3 ||| Kanreg BKN mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BKN di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan Kepala BKN dan ketentuan peraturan perundang- undangan. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 BAB II Pasal 4 ||| (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kanreg BKN menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana , program, dan anggaran di lingkungan Kanreg BKN; b. pelaksanaan koordinasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara di daerah; c. pemberian layanan teknis penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara melalui platform digital manajemen aparatur sipil negara; d. pelaksanaan verifikasi dan validasi penyusunan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara dan validasi rincian kebutuhan pegawai aparatur sipil negara melalui platform digital manajemen aparatur sipil negara; e. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan seleksi dengan metode Computer Assisted Test (CAT); f. koordinasi pemanfaatan layanan digital manajemen aparatur sipil negara; g. koordinasi pemanfaatan dan pemutakhiran satu data aparatur sipil negara; h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian manajemen aparatur sipil negara; i. pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit; j. pelaksanaan pengawasan penerapan netralitas, disiplin, kode etik dan kode perilaku; k. koordinasi dan fasilitasi pengukuran kompetensi aparatur sipil negara; l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; m. pelaksanaan urusan administrasi Kanreg BKN; dan n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BKN. (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j , dan huruf k ditetapkan oleh Kepala BKN. Bagian Kedua Susunan Organisasi Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 BAB II Pasal 5 ||| (1) Susunan organisasi Kanreg BKN terdiri atas: a. Kepala; b. Bagian Tata Usaha; dan c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (2) Bagan susunan organisasi Kanreg BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 BAB II Pasal 6 ||| Kepala Kanreg BKN mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kanreg BKN di wilayah kerjanya. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 BAB II Pasal 7 ||| Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelo laan administrasi sumber daya manusia dan barang milik negara, serta pelaksanaan urusan administrasi Kanreg BKN. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 BAB II Pasal 8 ||| Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program; b. pengelolaan administrasi keuangan; c. pengelolaan administrasi sumber daya manusia dan dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi; d. pelaksanaan urusan ketatausahaan; e. pengelolaan barang milik negara, rumah tangga, serta pelaksanaan dokumentasi dan komunikasi publik; dan f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 BAB II Pasal 9 ||| Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; b. Subbagian Kepegawaian; c. Subbagian Umum; dan d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 BAB II Pasal 10 ||| Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan administrasi anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran, serta penyusunan laporan keuangan dan akuntabilitas. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 BAB II Pasal 11 ||| Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha sumber daya manusia, administrasi usul mutasi dan pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan kinerja, reformasi birokrasi, dan ketatalaksanaan. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 BAB II Pasal 12 ||| Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kearsipan, ekspedisi, perlengkapan, angkutan dan kendaraan dinas, rumah tangga, keamanan, pengelolaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa, serta dokumentasi, komunikasi publik, dan keprotokolan. JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 BAB III Pasal 13 ||| Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan Kanreg BKN sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 BAB III Pasal 14 ||| (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu. (2) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana. (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab dan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Jumlah kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaiman a dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan analis beban kerja. (5) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing. (6) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 BAB III Pasal 15 ||| (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, serta kelompok jabatan fungsional dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. (2) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi. (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. TATA KERJA Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 BAB IV Pasal 16 ||| Setiap unsur organisasi di lingkungan Kanreg BKN menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi di lingkungan Kanreg BKN, serta dengan instansi di luar Kanreg BKN sesuai dengan tugas masing-masing. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 BAB IV Pasal 17 ||| Pimpinan unit organisasi Kanreg BKN bertanggungjawab: a. memimpin dan mengo ordinasikan unsur organisasi di bawahnya; b. memberikan arahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan; dan c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unsur organisasi di bawahnya. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 BAB IV Pasal 18 ||| Arahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab, serta dilaporkan secara berkala kepada Kepala BKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 BAB IV Pasal 19 ||| Kepala Kanreg BKN menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala BKN baik secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 BAB IV Pasal 20 ||| Dalam menyampaikan laporan kepada Kepala BKN, tembusan laporan disampaikan kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 BAB IV Pasal 21 ||| Mekanisme sistem kerja Kanreg BKN ditetapkan oleh Kepala BKN. JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 BAB V Pasal 22 ||| (1) Kepala Kanreg BKN merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a. (2) Kepala Bagian merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a. (3) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 BAB V Pasal 23 ||| (1) Kepala Kanreg BKN diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BKN. (2) Pejabat administrator dan pejabat pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BKN atau pejabat lain yang ditunjuk. (3) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 BAB VI Pasal 24 ||| Nama dan lokasi Kanreg BKN tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 BAB VI Pasal 25 ||| Wilayah kerja Kanreg BKN ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKN. PENATAAN ORGANISASI Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 BAB VII Pasal 26 ||| Perubahan organisasi dan tata kerja Kanreg BKN ditetapkan oleh Kepala BKN setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. KETENTUAN PERALIHAN Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 BAB VIII Pasal 27 ||| Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kanreg BKN berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Badan ini. KETENTUAN PENUTUP Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 BAB IX Pasal 28 ||| Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Badan ini harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Badan ini. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 BAB IX Pasal 29 ||| Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1730), dinyatakan tetap berlaku s epanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Badan ini. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 BAB IX Pasal 30 ||| Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1730), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 BAB IX Pasal 31 ||| Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2025 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Œ ZUDAN ARIF FAKRULLOH Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж