KMS Manajemen ASN - KRX BKN - ensiklopedia

asn

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 2014 adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah. Pegawai ASN adalah PNS dan PPPK yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

berakhlak

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

ASN BerAKHLAK Dasar Hukum * UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara * SE MenPANRB No. 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara * Permen PANRB No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara

cuti_pns

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

CUTI PNS ” title=“CUTI PNS” frameborder=“0” allow=“accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” allowfullscreen>

cuti_pppk

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

CUTI PPPK Dasar Hukum * UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara * [PP No 11 Tahun 2017] sebagaimana telah diubah dengan [PP No 17 Tahun 2020] tentang Manajemen PNS * [Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2022] tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Definisi dan Jenis Cuti PPPK

disiplin_pns

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL ” title=“Mengenal Lebih Dekat Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS” frameborder=“0” allow=“accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share

disiplin_pppk

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

DISIPLIN PPPK Dasar Hukum * Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara * Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjain Kerja. * Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

disiplin

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

DISIPLIN - PEGAWAI NEGERI SIPIL - PNS 2021 PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 94, LN.2021/NO.202, TLN NO.6718, JDIH.SETNEG.GO.ID : 34 HLM. PERATURAN PEMERINTAH (PP) TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan PP tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (

elearning_howto

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

Petunjuk Penggunaan e-Learning Pendaftaran Akun Jika Anda belum memiliki akun, silahkan melakukan pendaftaran melalui menu pendaftaran di Helpdesk Kantor Regional X BKN (). Isilah data diri Anda, pastikan alamat surel/e-mail tidak salah karena akan digunakan untuk alamat login akun dan verifikasi akun.

indeks_nspk

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

INDEKS NSPK Dasar Hukum * [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014] tentang Aparatur Sipil Negara * [Peraturan BKN Nomor 12 Tahun 2022] Tentang Indeks dan Penilaian Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN Definisi * Manajemen Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepo…

jabatan_fungsional

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

JABATAN FUNGSIONAL DASAR HUKUM * Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara * Peraturan Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional DEFINISI Jabatan fungsional: sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah.

jabatan_pns

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

JABATAN DASAR HUKUM * Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara * Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 j.o Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil * Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

jabatan

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

Jabatan pemerintahan untuk ASN menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 13 terdiri atas: Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN baik PNS maupun PPPK. Untuk Jabatan ASN tertentu dapat diisi oleh prajurit Anggota TNI atau Anggota POLRI. Khusus untuk pengisian jabatan dari prajurit, diatur di dalam Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan

jaminan_pensiun_dan_jaminan_hari_tua_pns

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA Dasar Hukum : UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen

kenaikan_pangkat

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara. Aturan terkait Kenaikan Pangkat adalah berdasarkan PP Nomor 99 Tahun 2000 dan direvisi pada PP Nomor 12 Tahun 2002 yang sampai saat ini masih berlaku karena peraturan pelaksana terkait Promosi pada

kode_etik

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

Kode Etik Dasar Hukum * Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. JIWA KORPS Definisi Jiwa Korps Pegawai Negeri sipil adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreatifitas, kebanggaan dan rasa memiliki Organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

korpri

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

KORPRI DASAR HUKUM * [UU Nomor 5 Tahun 2014] tentang Aparatur Sipil Negara * [PP Nomor 42 Tahun 2004] tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS * [Keppres Nomor 82 Tahun 1971] tentang Korps Pegawai Republik Indonesia * [Kep. Munas VIII KORPRI No. KEP-09/MUNAS.VIII/XII/2015] tentang Lambang, Panji, dan Mars KORPRI Korps Pegawai Republik Indonesia yang disingkat dengan KORPRI merupakan wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdia…

manajemen_asn

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

Manajemen ASN menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, babs dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut Pasal 2 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014, penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas: kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, …

manajemen_talenta

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

Manajemen Talenta Dasar Hukum * Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; * Keppres No 21 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas Manajemen Talenta Nasional; * Permenpan RB No 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara.

pangkat_dan_golongan_ruang

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

Pangkat dari seorang PNS menunjukkan kedudukan dan tingkat dari seorang PNS dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. PNS diangkat dalam pangkat tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum dari sistem pangkat

pangkat_dan_jabatan

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

Pangkat dan Jabatan adalah salah satu elemen dari Manajemen PNS. Menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 68, setiap PNS diangkat dalam pangkat dan Jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah dengan penentuannya berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi dan persyaratan yang dimiliki oleh pegaai. Setiap

pangkat_pns

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) Dasar Hukum * Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara * Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (

pegawai_negeri_sipil

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Istilah PNS sudah ada sejak Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang mendefinisikan Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari Pegawai Negeri (bagian lainnya adalah

pejabat_pembina_kepegawaian

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam definisi di dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

pemberhentian_pns

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

PEMBERHENTIAN PNS Dasar Hukum : * UU No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; * PP No 11 Tahun 2017 jo PP No 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; * Peraturan BKN No 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

pemutusan_hubungan_perjanjian_kerja_pppk

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA PPPK Dasar Hukum * UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara * PP Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja * Permenpan No. 70 Tahun 2020 Tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

pengadaan_pns

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

PENGADAAN PNS DASAR HUKUM * UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara * PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen PNS * Permenpan No. 27 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan No. 52 Tahun 2021 Tentang Pengadaan PNS * Peraturan BKN No. 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan

pengadaan_pppk

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

Pengadaan PPPK Dasar Hukum * UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; * PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja * Peraturan Menteri PANRB No. 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional

pengadaan

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

Pengadaan PNS Dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 58, Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional pada suatu Instansi Pemerintah. Pengadaan PNS di Instansi Pemerintah dilakukan berdasarkan Penetapan Kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB. Setiap Instansi Pemerintah merencanakan pelaksanaan pengadaan PNS. Tahapan dari Pengadaan

pengangkatan_pns

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

Pengangkatan PNS Dasar Hukum * UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara * PP No. 49 Tahun 2018 Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. * PerBKN No. 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

pengangkatan_pppk

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

PENGANGKATAN PPPK Dasar Hukum * UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara * PP No. 49 Tahun 2018 Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja * PerBKN No. 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

pengembangan_karier_pns

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

PENGEMBANGAN KARIER Dasar Hukum * Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara * PP No. 11 Tahun 2017 Jo PP No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS * Peraturan BKN No. 28 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pengembangan Definisi Pengembangan Karier

pengembangan_karier

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

Pengembangan Karir A. Dasar Hukum * Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara * PP No. 11 Tahun 2017 Jo PP No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS * Peraturan BKN No. 28 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pengembangan Karier PNS B. Definisi Pengembangan Karier

pengembangan_kompetensi_pppk

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PPPK Dasar Hukum * Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara * Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja * Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil

penggajian_dan_tunjangan_pppk

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) Dasar Hukum * Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara * Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen PPPK * Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

penggajian_tunjangan_dan_fasilitas_pns

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

GAJI, TUNJANGAN, DAN FASILITAS PNS Dasar Hukum * Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara * Peraturan Pemerintan Nomor 11 Tahun 2017 j.o. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Manajemen PNS * Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

penghargaan_pns

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) Dasar Hukum * Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara * [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017] jo. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020] tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil * [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010] tentang Pelaksanaan [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009] tentang tentang Penerimaan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan

penghargaan_pppk

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

Penghargaan Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dasar Hukum * [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014] tentang Aparatur Sipil Negara * [Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018] tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Menurut Pasal 45 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, penghargaan diberikan kepada PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugas. Penghargaan PPPK dapat b…

penilaian_kinerja_pns

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

Penilaian Kinerja Dasar Hukum * UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara * PP Nomor 30 Tahun 2019 * PP Nomor 49 Tahun 2018 * Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 * SE Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023 Prinsip Umum * Pengelolaan kinerja pegawai tidak hanya sekedar menilai kinerja, tetapi sebagai instrumen untuk mengembangkan kinerja

penilaian_kinerja_pppk

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

Penilaian Kinerja DASAR HUKUM * UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara * PP Nomor 30 Tahun 2019 * PP Nomor 49 Tahun 2018 * Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 * SE Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023 PRINSIP UMUM * Pengelolaan kinerja pegawai tidak hanya sekedar menilai kinerja, tetapi sebagai instrumen untuk mengembangkan kinerja

peningkatan_pendidikan

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN Dasar Hukum * Surat Edaran Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan * Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara No 3 Tahun 2025 tentang Penjelasan Terkait Layanan Pencantuman Gelar Aparatur Sipil Negara

pensiun_pns

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

PENSIUN ” title=“PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL” frameborder=“0” allow=“accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” allowfullscreen>

penugasan_asn_pada_instansi_pemerintah_dan_di_luar_instansi_pemerintah

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

TATA CARA PENETAPAN PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA INSTANSI PEMERINTAH DAN DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH DASAR HUKUM * Permenpan RB Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah

penyusunan_dan_penetapan_kebutuhan_pns

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN ASN Dasar Hukum * UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; * [PP Nomor 11 Tahun 2017] sebagaimana diperbaharui dengan PP No 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS; * [PP Nomor 49 Tahun 2018] tentang Manajemen PPPK; * [Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020] tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

penyusunan_dan_penetapan_kebutuhan_pppk

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN PPPK Dasar Hukum * UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara * [PP Nomor 49 Tahun 2018] tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja * [Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020] tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja * [PerBKN Nomor 9 Tahun 2022] tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan ASN

penyusunan_dan_penetapan_kebutuhan

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan PNS Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 56 menjelaskan bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah ini dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Pasal ini juga menjelaskan bahwa

perlindungan_pns_dan_pppk

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

Perlindungan PNS dan PPPK Dasar Hukum * UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; * PP No. 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara * PP No. 66 tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP No.70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

perlindungan_pns

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

Perlindungan PNS dan PPPK Dasar Hukum * [UU Nomor 5 Tahun 2014] tentang Aparatur Sipil Negara; * PP No. 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara * PP No. 66 tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP No.70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

perlindungan_pppk

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

Perlindungan PPPK Dasar Hukum * [UU Nomor 5 Tahun 2014] tentang Aparatur Sipil Negara; * PP No. 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara * PP No. 66 tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP No.70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

pns

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

pola_karier_pns

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

POLA KARIER PNS Dasar Hukum * UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN * Peraturan Menteri Pendayagunaan ASN dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi * Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen

promosi_dan_mutasi_pns

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

Promosi dan Mutasi PNS Dasar Hukum * UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; * PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil * Peraturan MenPANRB No. 22 Tahun 2021 Tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil * Peraturan MenPANRB No. 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional

sistem_kerja_pasca_penyederhanaan_birokrasi

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi Dasar Hukum * [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014] tentang Aparatur Sipil Negara * [Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 17 Tahun 2021] tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional * [Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 7 Tahun 2022] tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi

start

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

Ensiklopedia Kami menyiapkan fasilitas e-learning KMS Kantor Regional X BKN untuk setiap materi Manajemen ASN. Anda dapat mendaftarkan diri ke fasilitas e-learning tersebut, belajar menggunakan berbagai sumber (termasuk dari KMS ini) dan mengikuti ujian agar mendapatkan sertifikat belajar mandiri 2 JP.

uu05-2014

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2019-12-31T17:00:00+00:00

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah peraturan perundang-undangan yang disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 oleh Presiden Republik Indonesia di masa itu yaitu Dr. H Susilo Bambang Yudhoyono. Peraturan ini menggantikan